Jakarta,-
Untuk mengoptimalkan mutu pendidikan Pemerintah mencanagkan enam program prioritas yang diharapkan dapat mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia lebih bermutu dan berkualitas. Ke enam program prioritas tersebut yakni: KURIKULUM 2014, Pendidikan Menengah Universal (PMU), Afirmasi daerah 3T, Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bidikmisi. Peningkatan kualitas guru, serta Rehabilitasi dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.
Hal ini telah disampaikan di depan sidang bersama DPR-RI dan DPD-RI di Gedung MPR/DPR RI Jakarta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam rangka HUT ke-68 Proklamasi Kemerdekaan RI. Untuk merealisasikan ke enam program unggulan tersebut pihak Pemerintah berencana menaikkan anggaran pendidikan sebesar 7,5% yakni sekitar 25,9 triliun, dengan demikian anggaran pendidikan bisa naik dari tahun sebelumnya Rp. 345,3 triliun menjadi Rp. 371,2 triliun dan rencana anggaran ini masih bersifat Rancangan Undang-Undang (RUU).
Realisasi Program
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh pada 25 Juni 2013 yang lalu secara resmi mengenalkan program PMU. Program ini bertujuan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan Menengah yang pada tahun 2012 baru mencapai 78,9% sedangkan target tahun 2020 angka APK dapat naik menjadi 97%. "Jika tanpa PMU, kemungkinan target tersebut baru bisa di capai setelah 2040" kata Presiden.
Salah satu konsekuensi logis dari program tersebut, yakni Pemerintah mulai tahun pelajaran 2013/2014 sudah mulai menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 1.000.000,- per siswa per tahun bagi pendidikan menengah Negeri maupun Swasta. Selain itu, pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB), serta peningkatan kualifikasi dan kompetensi para pendidik dan tenaga kependidikan mulai digalakan karena ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari program PMU.
Salah satu masalah penting, adalah masalah guru/pendidik. Kualitas guru, distribusi guru antar satuan pendidikan dan wilayah dinilai masih belum baik berdasarkan standar pelayanan pendidik dan merata di seluruh Nusantara, terutama di daerah-daerah terpencil di Tanah Air. Oleh karena itu, pemerintah terus mengupayakan masalah ini diantaranya melalui peningkatan kualitas guru termasuk di dalamnya sertifikasi guru.
Di sisi lain, dalam menanggapi masalah peningkatan kualitas guru tersebut, Mendikbud menjelaskan bahwa penataan sistem perguruan mutlak perlu dilakukan. Penataan tersebut, menurutnya, meliputi penataan sistem di lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK), pelatihan guru, karier guru, dan sertifikasinya.
Implementasi Kurikulum 2013
Menurut Mendikbud pada hari Sabtu (17/8), "Kurikulum 2013, dimaksudkan untuk menyiapkan manusia Indonesia yang kreatif, inovatif dan mampu berpikir orde tinggi". Pihaknya melakukan perhatian secara serius mengenai masalah kurikulum 2013, agar kurikum ini bisa berjalan baik maka proses pengimplementasian Kurikulum 2013 ini dilakukan secara hati-hati; bertahap, dan terbatas. Kurikum 2013 resmi akan digunakan mulai tahun ajaran 2013/2014 dengan menyiapkan buku dan pelatihan untuk guru.
Bantuan Pemerintah
Dalam rangka pemerataan kualitas SDM di seluruh Tanah Air, beberapa program afirmasi akan tetap dilanjutkan dan ditingkatkan agar lebih optimal seperti pengiriman guru, pada daerah terpencil, terluar dan tertinggal (3T), pengiriman pelajar asal Papua untuk melanjutkan studinya di beberapa SMA/SMK dan Perguruan Tinggi Negeri terbaik di luar Papua.
Selain itu, agar pendidikan lebih merata dan berkualitas, dalam tahun 2014 ini pihak Pemerintah menyediakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan beasiswa Bidikmisi. Tujuannya, adalah agar anak-anak dari keluarga miskin atau kurang mampu bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi.(/edt)
Time in Bandung 
